Sikapi Penyadapan, Indonesia Kaji Ulang Kerja Sama dengan Australia

Daftar pejabat indonesia yang di sadap Australia

Pemerintah Indonesia akan mengkaji ulang kerja sama dengan Australia menyikapi isu penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat Indonesia oleh Pemerintah Australia. Salah satu kerja sama yang akan dikaji yakni pertukaran informasi. 

"Me-review seluruh kerja sama pertukaran informasi dan kerja sama lainnya dengan Australia, termasuk penugasan pejabat Australia di Kedubes Australia di Jakarta," kata Menteri Koordinator Polhukam Djoko Suyanto melalui pesan singkat, Senin (18/11/2013), menyikapi pemberitaan mengenai penyadapan. 

Djoko mengatakan, pihaknya juga telah meminta Kementerian Luar Negeri untuk menyampaikan kepada Menlu Australia Julie Bishop bahwa isu penyadapan akan berdampak tidak baik bagi hubungan bilateral kedua negara. Dubes RI di Canbera juga dipanggil ke Jakarta untuk berkonsultasi mengenai penyadapan.

"Meminta Australia menyampaikan official and public explanation dan komitmen tidak akan mengulang hal tersebut," pungkas Djoko. 

Seperti diberitakan, menurut laporan sejumlah media asing, badan mata-mata Australia telah berusaha menyadap telepon Presiden SBY dan istrinya, Ani Yudhoyono, serta sejumlah menteri dalam kabinet SBY.

Sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan whistleblower asal AS, Edward Snowden, yang berada di tangan Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian Inggris The Guardian, menyebut nama Presiden SBY dan sembilan orang di lingkaran dalamnya sebagai target penyadapan pihak Australia. 

Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate, melacak kegiatan Yudhoyono melalui telepon selulernya selama 15 hari pada Agustus 2009, saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjadi Perdana Menteri Australia. 

Daftar target penyadapan juga mencakup Wakil Presiden Boediono, yang pekan lalu berada di Australia, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Juru Bicara Presiden untuk Urusan Luar Negeri, Menteri Pertahanan, serta Menteri Komunikasi dan Informatika.