Ada beberapa nama calon menteri yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bermasalah dari segi rekam jejaknya (track record). Hal tersebut kembali dikemukakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui juru bicaranya, Johan Budi SP.
Menurut Johan, hal itu diperoleh setelah KPK melakukan penelusuran atas rekam jejak kepada 43 nama calon menteri yang sebelumnya sudah diserahkan Jokowi. Asalnya, rata-rata dari kalangan swasta. Hasil penelusuran itu sendiri sudah diserahkan kepada Jokowi pada Minggu (19/10/2014) malam lalu.
"Memang ada dari nama-nama itu yang kemudian di beri catatan-catatan khusus oleh Pimpinan KPK. Hari minggu ada kesepakatan untuk serahkan itu langsung ke Pak Jokowi karena ada pembicaraan-pembicaraan yang langsung juga ke Pak Jokowi. KPK dalam posisi bahwa itu hanya semacam catatan track record dari calon-calon yang disampaikan Pak Jokowi ke Pimpinan KPK," ucap Johan Budi SP di kantornya, Jakarta, Selasa (21/10/2014).
Pun demikian, KPK tidak menjamin sejumlah nama calon-calon lainnya tidak akan tersangkut kasus korupsi ketika menjabat menteri nantinya. "Namun demikian tidak ada jaminan 100 persen juga apabila dari nama-nama itu yang selama ini tidak bersentuhan dengan KPK kemudian menjabat jadi menteri tidak akan korupsi. Kami juga tak pernah menjamin itu," terang Johan.
Ditegaskan Johan, pihaknya juga tidak dalam kapasitas merekomendasikan nama dan bidang kementerian yang pantas diduduki oleh pihak-pihak tertentu. Yang terpenting bagi KPK, Jokowi memiliki informasi awal berkaitan dengan calon menteri yang telah ada rekam jejaknya di KPK. "KPK tidak pada beri rekomendasi jangan pilih ini atau pilihlah yang itu. Tidak ada kata-kata itu Termasuk itu posisi. Nama itu tidak ada posisinya ya," terang Johan.
sumber (centerone.com)
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !