Menuju Pelalawan Sehat Pemkab Pelalawan Berikan Program Kesehatan Gratis

Riautama- Pelalawan  - Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah memberikan program kesehatan gratis kepada masyarakat Pelalawan diharapkan program andalan ini bermanfaat untuk masyarakat. Cakupan program yang sangat bermanfaat dan menyentuh langsung ke  masyarakat ini sangat luas. Tidak hanya memberikan pengobatan gratis kepada seluruh warga Pelalawan di seluruh Puskesmas dan RSUD Selasih Pelalawan, namun juga mencakup kesehatan warga,lingkungan sekitar, dan lain sebagainya.  Oleh karenanya, program ini, terus dievaluasi, agar pelaksanaannya menjadi semakin baik.

Demikian dikatakan Ketua Pelalawan Sehat, Drs Zamhur Das kepada media beberapa waktu lalu. Zamhur memastikan Program Pelalawan Sehat tahun 2014 ini akan dijadikan evaluasi total baik soal kesehatan,lingkungan dan olahraga. Karena Pelalawan Sehat cakupannya sangat luas, baik kesehatan warga,lingkungan sekitar, olahraga dan lain sebagainya.

"Ini akan kita evaluasi total untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi ke depannya," tegasnya.

Program Pelalawan Sehat merupakan suatu bentuk kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan yang selama ini hampir terlupakan. Padahal kegiatan ini sendiri bertujuan untuk membangun kepedulian lingkungan sehat serta semangat gotong-royong di tengah-tengah masyarakat.

"Program Pemerintah Kabupaten Pelalawan Pencanangan Pelalawan Sehat adalah bagaimana kesadaran individu dalam memotivasi diri dan masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersih menuju negeri yang sehat serta melahirkan semangat Gotong-royong untuk mensejahterakan masyarakat didaerah Kabupaten Pelalawan," sambungnya.

Selamatkan  Warga Miskin dan 'Sadikin' 

Bupati Pelalawan tinjau anak yang mengalami gizi buruk

Dengan Pelalawan Sehat, Pemerintah Kabupaten Pelalawan, bertekad mewujudkan

kemandirian dalam layanan kesehatan menuju zero kemiskinan atau zero "Sadikin" (sakit dikit miskin).

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam mencegah masyarakat jatuh sakit kemudian mengalami kemiskinan ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2009 dengan layanan kesehatan gratis di 12 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang ada di tiap kecamatan. Namun mulai tahun 2013 berganti pola seiring dengan adanya regulasi baru.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan dr. Endio Romo Praktiknyo. "Namun kemudian ditahun 2013, layanan medis gratis di puskesmas berganti pola seiring dengan munculnya aturan baru dan terkait kesehatan gratis," ungkapnya kepada pers di Pangkalan Kerinci lalu.

dr Endio mengatakan, masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan gratis di seluruh puskesmas, bahkan hingga layanan kesehatan di rumah sakit umum milik pemerintah hingga saat ini.

Dengan maksimalnya pelayanan kesehatan mulai dari tingkat puskesmas hingga RSUD Selasih, maka sebenarnya zero "Sadikin" (sakit dikit miskin) sudah terlaksanakan.

Apalagi menurut dr Endio, saat ini untuk pelayanan dasar di puskesmas, semua kalangan baik yang kaya maupun yang miskin tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.

Nanti ketika sudah naik ke pelayanan tingkat dua atau di rumah sakit, baru hanya akan peserta Jamkesda yang akan mendapatkan layanan kesehatan gratis.

"Semua beban biaya ditanggung oleh pemerintah bahkan hingga dirujuk ke RSUD tingkat provinsi yakni di Pekanbaru," katanya.

Saat ini menurut dia program untuk masyarakat kurang mampu dan mereka yang memiliki harta cukup namun rentan jatuh miskin ketika sakit dibagi menjadi dua bagian.

Kalau sebelumnya untuk program nasional yakni Jaminan Kesehatan Masyarajat (Jamkesmas), pesertanya ada sebanyak 69 ribu jiwa.

Namun kemudian setelah muncul Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, demikian Endio, maka kemudian seluruh peserta Jamkesmas tersebut dimasukkan ke dalamnya.

Mereka menurut dia tetap mendapatkan layanan kesehatan secara gratis, dan hanya saja bermutasi menjadi peserta BPJS Kesehatan yang memang merupakan integrasi program kesehatan pemerintah pusat.

Menurut dia, jumlah tersebut tidak termasuk --mereka-- yang "Sadikin". Untuk kalangan masyarakat menengah yang rentan jatuh miskin karena sakit diperkirakan ada sebanyak 20 ribu jiwa.

"Mereka itu (Sadikin) juga berhak untuk masuk dalam program jaminan kesehatan gratis, bisa di BPJS Kesehatan ataupun Jamkesda," katanya. 

      

Didukung Prasarana dan Antusiasme Masyarakat

Program kesehatan gratis Pemkab Pelalawan mendapat sambutan yang antusias oleh masyarakat di berbagai kecamatan. Demikian juga dengan Puskesmas sebagai ujung tombak program ini, sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bisa diambil contoh misalnya, Puskesmas Kecamatan Bandar Sei Kijang yang terletak berdekatan dengan wilayah perbatasan antara Kabupaten Pelalawan dengan Kota Pekanbaru. 

Peresmian gedung instalasi rawat inap VIP RSUD Selasih oleh Bupati Pelalawan

Pusat kesehatan tersebut berdiri dengan gedung dua lantai yang cukup mewah, bahkan dilengkapi dengan sejumlah peralatan medis yang komplit, bahkan hingga alat untuk terapi kesehatan seharga puluhan juta rupiah pun ada.

Sehingga warga dari berbagai kalangan bisa mendapatkan pelayanan prima secara gratis dari staf puskesmas, dengan hanya menunjukkan kartu identitas (KTP) asli Pelalawan.

Demikian juga dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Pangkalan Kerinci, milik Pemkab Pelalawan. Bangunan bertekstur minimalis khas Melayu ini tampak dipadati oleh ratusan warga yang hendak menjalani perobatan baik rawat inap maupun rawat jalan.

Dalam rangka mempersiapkan perubahan status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD Selasih Pangkalan Kerinci juga telah membangun kerjasama dengan pihak pendamping seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau.

Direktur RSUD Selasih Pangkalan Kerinci, dr Ahmad Krinen mengatakan, BPKP Riau diminta untuk memeriksa semua persyaratan dokumen yang dipersiapkan dan pemeriksaaan terhadap sistem tata kelola sumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pihak BPKP hanya menyarankan kami untuk memperbaiki tata kelola keuangan, dan itu sudah kami lakukan demi memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat," katanya.

dr Ahmad menjelaskan, setiap hari RSUD Selasih mampu menampung ratusan pasien dengan tetap memberikan layanan terbaiknya.

"Tidak ada pemilah-milahan pasien di rumah sakit ini, semuanya akan dilayani dengan sama, termasuk peserta Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) dan Jamkesmas yang saat ini melebur menjadi BPJS-Kesehatan," katanya.

Dinas Kesehatan Pelalawan Optimis 

BERUPAYA untuk menjadi yang terbaik dan mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tidaklah gampang seperti membalikkan telapak tangan. Untuk meningkatkan mutu pelayanan serta mewujudkan program pemerintah daerah yakni Pelalawan Sehat, dibutuhkan keseriusan serta keuletan seluruh tenaga medis dan tenaga teknis dalam mewujudkan cita-cita mulia semua orang dan juga program Bupati Pelalawan HM Harris dan Wakilnya Drs H Marwan Ibrahim.

Ternyata keseriusan dan keuletan saja dalam mewujudkan cita-cita Pelalawan Sehat itu tidak cukup tanpa didukung Pemerintah Pusat dan program Pemerintah Daerah. Dukungan tersebut berupa program yang diluncurkan Pemerintah Pusat dalam bentuk jaminan sosial masyarakat yang saat ini dikenal dengan BPJS. Sedangkan Pemerintah Daerah juga wajib menambah sejumlah fasilitas yang memadai berupa melengkapi kebutuhan peralatan dan tenaga medis dan membangun sejumlah fasilitas kesehatan baik itu Pustu ataupun Puskesmas yang dapat memberikan pelayanan 24 jam non stop dengan dilengkapi sejumlah dokter specialis dan peralatan medis yang dibutuhkan. 

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan dr.Endid Pratiknyo melalui sekertarisnya H.Asril.K.SKM. M.Kes mengatakan bahwa saat ini pihak Dinas Kesehatan kabupaten Pelalawan sedang memaksimalkan berjalannya program BPJS yang harus dilaksanakan dengan cara meningkatkan pelayanan kesehatan di tengah-tengah masyarakat dengan membangun Puskesmas yang belum terbangun sekaligus melengkapi fasilitasnya berupa tenaga medis serta peralatan medisnya agar jasa pelayanan kesehatan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kabupaten Pelalawan. 

Upaya itu sendiri saat ini sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan membangun fasilitas yang dibutuhkan tersebut diantarannya pembangunan 3 unit Puskesmas Rawat Inap yang akan dibangun tahun ini di kecamatan Panggalan Lesung, Kecamatan Langgam dan Sorek Dua kecamatan Pangkalan Kuras selain itu juga pihak Dinas Kesehatan akan membangun Pustu sebayak 8 pustu di delapan desa, "jadi Pustu juga akan kita bangun sekitar 8 unit lagi sebab sebanyak 118 desa di Pelalawan tinggal 8 unit lagi yang belum memiliki Pustu, dan ini rencananya akan rampung sekitar tahun 2015 mendatang dengan demikian maka pastinya upaya kita untuk memberikan pelayan kesehatan serta mengurangi angka kematian ibu dan anak juga akan terwjud setelah fasilitas kesehatan di Pelalawan sudah berjalan maksimal," ungkap Asril. 

Terkait Pelaksanaan program pemerintah pusat terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebelumnya sudah dilaksanakan sosialisasi sebelumnya dengan mengundang semua pihak mulai dari Camat, Kepala Puskesmas, pimpinan Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Umum dan yang lainya sebelum diberlakukannya program BPJS. 

Saat melakukan sosialisasi, Kepala Dinas Kesehatan dr Endit Romo Pratikno menyampaikan bahwa sebelum adanya program BPJS masyarakat bisa menggunakan KTP untk berobat atau meminta pelayanan kesehatan secara gratis dalam bentuk pelayanan primer di setiap puskesmas. "Tapi jika pasien tersebut harus dirujuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi, maka baru dilihat apakah peserta sudah terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau belum. 

Endit mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihaknya itu dengan mengundang pengelola BPJS Provinsi adalah agar semua komponen yang ada, seperti Kepala Puskesmas dan Camat, bisa lebih memahami dan mengerti tentang BPJS itu sendiri. Apalagi pasca diberlakukannya BPJS per tanggal 1 Januari saat itu, Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) itu sudah tak berlaku lagi.

"Ya, pasca diterapkannya BPJS kini SKTM sudah tak berlaku lagi, para pemegang SKTM masuk dalam Jamkesda. Sedangkan Jampersal dan Jamkesmas yang dulu masuk dalam APBD Pelalawan kini include dalam BPJS dengan alokasi dana dari APBN," katanya. 

SKTM Masuk ke Program BPJS

Terkait telah masuknya Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) pada tahun ini ke program Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial, secara otomatis di tahun 2014 ini jumlah peserta Jamkesda di Kabupaten Pelalawan melonjak tajam. Jika di tahun 2013 lalu, peserta Jamkesda hanya 69.615 orang dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp 3.130.377.150, di tahun 2014 ini peserta Jamkesda melonjak menjadi 124 ribu orang dengan alokai anggaran dari APBD 2014 mencapai Rp 3,4 Milyar. 

"Ya, lonjakan ini terjadi karena kita kembali mendata ulang masyarakat yang, dimana desa langsung yang mendata masyarakat untuk menjadi peserta Jamkesda. Di samping itu juga, lonjakan ini dikarenakan SKTM sudah ditiadakan sebab sudah include dalam program BPJS," terang Kepala Dinas Kesehatan, Dr Endit, melalui Kabid Pelayanan Kesehatan, Agus Subagja SKM. 

Agus mengatakan bahwa untuk tehnis pelaksanaannya jamkesda tak jauh berbda dengan tahun-tahun sebelumnya. Artinya, masyarakat yang sudah terdata akan digratiskan untuk diberikan pelayanan ke Puskesmas dan ke RSUD Selasih bahkan sampai ke RSUD Arifin Ahmad, Pekanbaru. 

"Memang tingkatannya berjenjang, tapi kendala di tahun kemarin ternyata masih banyak masyarakat yang tak memahami hal ini. Semestinya, sebelum ke RSUD Selasih mereka diharuskan mendapat rujukan terlebih dahulu dari Puskesmas setempat, tapi ini kebanyakan masyarakat lansung ke RSUD Selasih tanpa melalui Puskesmas dulu. "Namun jika sifatnya emergency, tak jadi masalah baru kemudian administrasinya diurus dalam jangka waktu 2 x 24 jam," katanya. 

Di samping itu, sambungnya, masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki identitas meski dinas terkait gencar dalam hal administrasi kependudukan, menjadi kendala tersendiri. Karena itu, jelang tahun 2014, pihaknya menyerahkan pendataan masyarakat langsung ke tiap-tiap desa yang ada di daerah ini."Jadi melalui Surat Edaran Bupati, tiap desa mendata masyarakatnya yang akan menjadi peserta Jamkesda. Faktor ini juga menyebabkan peserta jamkesda di ahun 2014 ini melonjak tajam," ujarnya. 

Dan bagi masyarakat yang telah memiliki Jamkesda, lanjutnya, apapu alasannya tak bisa ditolak oleh Puskesmas atau pun umah Sakit-Rumah Sakit milik pemerintah yang ditunjuk menjadi mitra layanan ini. Jika terbentur masalah administrasi, maka pasien tetap harus dilayani terlebih dahulu baru kemudian dalam waktu 2x24 jam, keluarga psien mengurus administrasi jamkesda itu. 

"Jadi jangan sampai puskesmas dan rumah sakit yang ditunjuk menjadi mitra pelayanan ini menolak pasien yang menggunakan jamkesda. Mereka tetap harus dilayani dengan sebaik-sebaiknya, tak ada perbedaan pelayanan antara yang menggunakan jamkesda dengan yang tidak," katanya.Pasalnya, masih kata Agus, Jamkesda merupakan tanggungjawab bersama. Artinya, tak hanya Pemkab Pelalawan saja sebagai penanggungjawab anggaran Jamkesda ini tapi juga peran serta seluruh puskesmas agar pelayanan Jamkesda pada masyarakat bisa maksimal. 

"Hal ini yang harus kita camkan, bahwa untuk memaksimalkan pelayanan jamkesda maka butuh keseriusan semua lini. Mulai dari tingkat puskesmas, Diskes sendiri sampai pelayanan proses administrasinya," katanya. 

Dikatakannya, sejauh ini Jamkesda memang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan anggaran dana yang dibayarkan pada pihak RSUD ataupun puskesmas yang ada. Dan tentunya program Jamkesda yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu ini juga harus melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan."Uang dari Pemda inikan dikeluarkan dengan syarat-syarat administrasi yang lengkap, begitu juga kita untuk menggunakan dana tersebut dengan syarat-syarat administrasi yang lengkap," ujarnya. (Adevertorial)