LAKKAB Bengkalis Desak RAPBD 2013 Segera Disahkan

Riautama - Bengkalis – Organisasi Lintas Asosiasi Kontruksi Kabupaten Bengkalis (Lakkab) mendesak agar proses pembahasan hingga pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2013 segera dilaksanakan.

Desakan tersebut tertuang dalam surat pernyataan atas nama Lakkab bernomor 02/LAKKAB/Bks/2013. Surat pernyatan tersebut ditandatangani oleh pengurus lintas asosiasi dari Gapeknas, Gapensi, Aspekindo, Gakindo dan Aspeknas.

Surat pernyataan yang dibuat tersebut, seperti lebih diarahkan kepada pihak legislatif untuk sesegera mungkin mempercepat proses RAPBD tahun 2013.

Hal itu dibenarkan juru bicara Lakkab Fitra Budiman, Rabu (13/2/13), surat pernyataan yang diterbitkan kalangan dunia konstruksi, bukan bermaksud melakukan intervensi terhadap proses pembahasan RAPBD tahun 2013.

Akan tetapi tujuannya adalah agar proses pelelangan kegiatan tahun 2013 dapat dilakukan secepat mungkin.

‘’Dengan terlambatnya pengesahan RAPBD, akan berdampak pada pelaksanaan proses pelelangan proyek tahun ini. Atas dasar itulah kita kalangan rekanan lokal berharap agar pihak legislatif secepatnya menyelesaikan pembahasan RAPBD dan mensahkannya menjadi Peraturan Daerah (Perda),’’ tegas Fitra Budiman, yang akrab disapa Budi.

Selain mendesak pengesahan RAPBD, kalangan dunia konstruksi di Negeri Junjungan juga dalam butir pernyataannya mendukung pelaksanaan proyek multi years, guna percepatan pembangunan infrastruktur.

Namun, Lakkab juga meminta dalam pelaksanaan proyek ini, juga harus melibatkan perusahaan lokal sebagai pelaksana utama maupun sebagai subkontraktor.

Tuntutan lain dari enam butir yang dilontarkan juga menyinggung tentang pemberlakuan black list (daftar hitam). Lakkab ujar Budi, berharap agar dalam memberlakukan black list sesuai kepatutan, karena pada 2012 semua orang tahu, proses pelelangan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengalami keterlambatan.

‘’Pemberlakukan black list tidak bisa serampangan. Alasan kita, pada tahun 2012 lalu, proses lelang terlambat, sehingga waktu pekerjaan di lapangan menjadi sempit, ditambah lagi faktor cuaca dengan curah yang tinggi menjadi menyebab keterlambatan realisasi pekerjaan di lapangan,’’ ungkapnya.(Sumber Riau Pos)